KOALISI SETENGAH HATI SELALU BIKIN IRI HATI


“KOALISI SETENGAH HATI, SELALU BIKIN IRI HATI “

 

I

ndonesia membutuhkan pemimpin Negara yang berani mau mengambil resiko dan keputusan dengan segera,  pemimpin Negara tidak boleh dikendalikan oleh keadaan. Dia harus mampu mengambil tindakan dan siap menanggung resiko. Sebuah Negara demokratis justru sangat butuh kepemimpinan yang kuat.

Beberapa lalu merebak isu tentang perombakan kabinet Indonesia bersatu jilid 2 timbul tenggelam yang menyertai dinamika politik negeri ini. Sedangkan spekulasi soal bakal adanya perombakan kabinet, muncul setelah presiden SBY memberikan keterangan pada selasa, 1 maret 2011. Menanggapi hasil voting hak angket century di DPR dimana partai Golkar dan PKS berbeda pandangan dengan partai demokrat, presiden SBY mengatakan akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai yang selalu berseberangan dan membelot dari keanggotaan koalisi jika parpol tersebut tak lagi mau berkomitmen mematuhi kesepakatan koalisi. Namun lambat laun, isu santer soal ini belakangan meredup, presiden SBY merasa tidak pernah mengatakan akan melakukan Reshuffle karena tidak ingin didikte ataupun dipaksa unntuk melakukan perombakan kabinet. Memang tidak mudah melakukan perombakan kabinet dengan melakukan pergantian menteri di Negara Indonesia selain ditentukan karakter presiden dan parpol, sebagian juga dilatarbelakangi oleh system pemerintahan yang dianut, alasan terjadinya koalisi setengah hati adalah pemerintahan SBY menganut pemerintahan system presidensial yang berhadapan dengan multipartai, imbasnya, yang semestinya dalam pemilihan menteri, seharusnya menjadi kewenangan penuh presiden, selalu “terganggu” oleh refresentasi partai politik yang tergabung dalam koalisi, padahal dalam kajian ilmu politik system multipartai merupakan komplemen yang ideal bagi system pemerintahan parlementer, adapun system presidensial idealnya memang selalu berpasangan dengan system kepartaian yang dwipartai. Terbukti dengan alotnya perdebatan reshuffle dan wacana perubahan komposisi partai politik, membuktikan begitu jelas antara koalisi partai politik pendukung pemerintahan masih rapuh alias setengah hati dalam berkoalisi.

Drama Hantu Reshuffle   

            Ray rangkuti, direktur lingkar madani untuk Indonesia mengaku prihatin dengan polemik koalisi setengah hati yang banyak menyita wacana publik pada waktu itu, apalagi, jika kemudian berakhir tanpa kejelasan. Polemik seperti itu dianggap tak produktif, bahkan malah mengusik konsentrasi pemerintah dalam mengurusi masalah-masalah yang lebih nyata, aktual, hangat dan bahkan disaat elite politik sibuk berpolemik, bahan bakar minyak langka dibeberapa daerah, harga bahan pokok melonjak naik, pengangguran sudah jadi berita sehari-hari, drama hantu reshuffle seperti ini akan terus menghantui sebagian partai peserta koalisi karena sampai detik inipun belum ada kejelasan dari ataupun partai demokrat sebagai pendukung penuh pemerintahan SBY, hiruk-pikuk koalisi pendukung pemerintahan SBY tak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, boleh saja elite politik tampak suntuk mengurus koalisi setelah partai Golkar dan Pks menyempal dari garis kebijakkan setgab soal pansus angket mafia pajak di DPR. Namun , penilaian bahwa reshuffle atau perombakan kabinet akan terus berlanjut, diperjelas oleh ketua DPP PAN Arya Bima beberapa waktu lalu saat ditemui wartawan, menurut Bima Arya, presiden SBY mengisyaratkan perombakan tetap akan terjadi, drama hantu reshuffle partai akan terjadi, bukan sebaliknya belum selesai, masih menurut Bima, sukarela atau dipaksa, presiden SBY kemungkinan akan melakukan penataan kabinet, memang banyak desakan atau suara-suara tajam yang sengaja diarahkan kepada presiden, tetapi belum tentu berpengaruh karena tidak mewakili suara partai.

Stagnasi Partai Opoisi

Politik oposisi sejatinya adalah hal yang melekat di dalam demokrasi, ia dipraktekkan untuk menjamin demokrasi tetap berjalan dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi, sayangnya, perkembangan politik oposisi di Indonesia masih merupakan hal yang sangat sulit terjadi. Hingar-bingar soal reshuffle atau perombakan kabinet dan perubahan komponen koalisi parpol memunculkan pertanyaan, apa benar wacana ditingkat parpol hanya sekedar perebutan kekuasaan di pemerintahan? Mengapa peran sebagai partai oposisi bukan sesuatu yang menjadi pilihan? Padahal bagaimanapun juga di dalam system yang semi presidensial seperti di Indonesia ini, peran oposisi, sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan adalah sesuatu yang sah-sah saja, bagian dari check and balance dari ciri Negara demokrasi. Namun, ruang oposisi sebagai medan bangunan demokrasi yang ideal, seakan belum mendapatkan tempat dalam alam kehidupan parpol Indonesia, akibatnya fungsi control dan penyeimbang terhadap kekuasaan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini masih dirasa sangat kurang efektif, padahal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif, lebih jauh lagi, oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus diperjuangkan dalam kontestasi dan di uji dalam wacana terbuka, politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun, pada titik lain politik oposisi seringkali dilihat sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah. Oposisi selalu dianggap sebagai “ kesempatan berkuasa yang tertunda “ karena itu ia menjadi identik dengan aktivitas “ menjatuhkan kekuasaan pemerintah “ yang sedang berkuasa, sebaliknya, pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya oleh karena itu, ia akan mempertahankan diri untuk tetap berkuasa dengan segala cara. Padahal kalau dipahami lebih dalam, makna oposisi harusnya lebih mulia dari itu jika pemerintah melakukan kesalahan, partai oposisi akan menyadarkan publik agar melakukan tekanan pada pemerintah yang sedang berkuasa, begitu juga sebaliknya, jika pemerintah benar, oposisi harus mengajak publik mendorong dan mendukung pemerintah tetap konsisten, diakui atau tidak. Sepertinya yang diungkapkan oleh bangsawan inggris, Lord Action (1834-1902) “ power tends to corrupt “ (kekuasaan cenderung untuk korup) karena itu kekuasaan harus selalu diawasi, dikontrol dan dijaga, jadi menjadi oposisi pun seharusnya menjadi untuk suatu pilihan partai politik secara sadar.   

 

 
   

 

 

 

Biodata Penulis          :                                                                            

Nama                          : Teddy Khumaedi S.Sos.i

Aktivitas                      :

Mahasiswa Pascasarjana UIN BDG prodi Sejarah Kebudayaan Islam

Mantan Presiden BEM Fak. Dakwah&Komunikasi NR 2005-2006 UIN Jakarta

Staff LItbang LSM “ Madani Indonesia “

Bendahara Umum IKPM Cab. Bogor periode 2008-2011

Ketua III IKPM Cabang Bogor masa bakti 2011-2014

Staff  Trainer Basic Trining Leadership “ Madani Indonesia “

No Rekening                : BRI Syariah 1001854549 / BSM 0787053848

Email / Fb                    : teddy_koord02@yahoo.co.id / t_khumaedi@yahoo.com

Phone                          : 081514502258 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s