(1)


KOMUNIKASI DAN POLITIK

Oleh : Teddy Khumaedi[1]

 

Dalam kepustakaan komunikasi dan politik, telah banyak bermunculan dan bergema suatu tema bahwa politik adalah pembicaraan. Tokoh-tokoh utama yang telah mengembangkan tema tersebut, antara lain David V.J. Bell, Mark Roelofs, dan Peter M. Hall.

            Dengan tema itu, timbul suatu anggapan bahwa komunikasi mencakup politik. Banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Namun, sebaliknya para ilmuwan politik memandang bahwa sesungguhnya politik meliputi komunikasi karena banyak definisi komunikasi yang telah ternoda oleh politik, karena politik bersifat serbahadir dan multimakna. Banyak definisi yang sudah dirumuskan. Lasswell (1963) merumuskan formula bahwa politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (who, gets whats, when, how). Selain itu, politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan. Pengaruh dan tindakan diarahkan untuk mempertahakan dan memperluas tindakan lainnya (Weinstein, 1971 : 41)[2]

Selain itu, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa politik adalah aturan, kekuasaan, pengaruh, wewenang, dan pemerintahan sebagai cakupan politik, Rush pakar ilmu politik mengakui bahwa kekuasaan dapat dipandang sebagai titik sentral studi politik sehingga proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Itulah sebabnya perhatian pokok dari politik adalah penyelesaian dari perselisihan atau konflik manusia yang dinamakan consensus. Dan Nimmo menyebutkan bahwa politik terjadi dalam setting politik yang ditandai dengan perselisihan atau konflik. Lain dengan Alfan Alfian yang menyatakan bahwa keseluruhan proses politik terjadi dalam kerangka konflik dan consensus atau kompromi. Itulah sebabnya politik disebut juga sebagai seni berkompromi.[3] Maka sangat wajar sekali bahwa komunikasi meliputi politik, karena politik melibatkan  pembicaraan dalam arti yang luas, sehingga aplikasi atau pengamalan politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. Sedangkan menurut Bell (1975:15 dan 69), adalah pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas.[4] Para pakar komunikasi politik diatas lebih menjelaskan bahwa perbendaharaan kata para komunikator politik berisi istilah-istilah yang samar-samar, seperti demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan, yang maknanya diperselisihkan. Konsep-konsep yang pada dasarnya diperjuangkan ini menimbulkan perjuangan dan menjadi masalah pokok dalam politik.

Dengan demikian, terdapat paradox dalam politik yang menarik, karena politik adalah kegiatan yang mengatur konflik yang sebagian besar dilakukan melalui pembicaraan, tetapi menggunakan istilah-istilah yang justru diperselisihkan. Anehnya, politik menyelesaikan konflik melalui perselisihan yang berkelanjutan tentang kata-kata, yaitu konflik yang harus diselesaikan melalui pembicaraan. Sesungguhnya cuku banyak pendapat para pakar yang menunjukkan adanya kedekatan antara komunikasi dan politik, Galnoor (1980:99) menulis bahwa tanpa komunikasi tidak akan mungkin ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik. Bahkan, Anwar Arifin (1997) mengatakan bahwa Negara Republik Indinesia didirikan dengan menggunakan komunikasi (politik), yaitu proklamasi dengan hanya dua kalimat pendek.[5] Selain itu, komunikasi dipahami sebagai penyampaian atau pengoperan control social atau mempengaruhi, stimulus-respon dalam interaksi social. Hampir semua definisi komunikasi yang member perhatian utama kepada control social atau upaya mempengaruhi, sesungguhnya telah mengandung makna politis karena aspek pengaruh merupakan salah satu unsure utama politik.

Perdebatan tentang komunikasi mencakup politik dan politik meliputi komunikasi, telah menunjukkan bahwa komunikasi dan politik saling mencakupi. Kedua bidang kajian itu kemudian menyatu dalam subdisiplin Komunikasi Politik. Kajian ini relative baru dan mulai berkembang dalam tahun 1970-an, komunikasi politik sudah diakui melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin. David V.J. Bell (komunikasi telah melintasi bidang kajian politik karena politik juga meliputi pengaruh di samping kekuasaan dan wewenang).[6] Sejarah komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi, tetapi sebagai telaah ilmu, apakah bagian dari ilmu politik atau bagian ilmu komunikasi belum lama digunakan. Yaitu pada mulanya studi yang dirangkum dalam komunkasi politik, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, berakar pada kajian mengenai pendapat umum, propaganda, persuasi serta berkembangnya teori media kritis.

Para sarjana ilmu politik seperti Lucian W. Pye (Communication and Political Development, 1969) telah menyunting suatu karya tentang komunikasi dan pembangunan politik, Karl W. Deuthsh (The Neves of Government, Model of Political Communication and Control, 1966)  menyumbangkan model-model yaitu control dan system politik dibangun. Bahkan, Harold D. Lasswel, di tahun 1927 telah menulis disertasi doctor tentang Propaganda Technique in the World War. Oleh karena Lasswell disebut sebagai tokoh utama dalam studi komunikasi politik di dunia ini. Komunikasi politik telah dikenal sejak Cicero dan Aristoteles, kemudian berkembang sekitar Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebagai suatu kajian bidang ilmiah, komunikasi politik melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin. Sesungguhnya komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi, tetapi sebagai telaah ilmu saja, apakah sebagian  ilmu politik maupun sebagai bagian ilmu komunikasi.

Beberapa ilmuan Indonesia yang pernah meneliti dan menulis tentang komunikasi politik antara lain : Astrid S. Sunaryo (Die Politischen Krafte hinter der Enstehung des Britischen Presserates, 1964) M. Alwi Dahlan (Anonymous Disclosure of Government Information as a From of Political Communication, 1967), Maswadi Rauf (Political Participation and Political Communication in Bali, 1981), Harsono Suwardi (“ Peranan Pers dalam Politik di Indonesia- Suatu Studi Komunikasi Politik”, 1987), Anwar Arifin (“Pers dan Dinamika Politik di Makassar, “ 1990, “ Komunikasi Politik dan Pers Pancasila”, 1992 dan “ Komunikasi Politik Revolusi yang belum selesai”, 1992).[7]

Formula Lasswell yang sudah lama dikenal, yaitu siapa, berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan bagaimana efeknya, digunakan oleh Dan Nimmo dalam menjelaskan ruang lingkup komunikasi politik. Dengan formulasi itu, Nimmo analisis tentang komunikasi politik (ingat perspektif mekanistis), yaitu komunikator politik (siapa), pesan-pesan politik (berkata apa), media komunikasi politik (melalui saluran apa), khayalak politik (kepada siapa), dan efek politik (bagaimana efeknya). Formula Lasswell itu telah melahirkan model penelitian yang dikenal dengan model Lasswell yang menunjuk pada model analisis, yaitu analisis sumber (siapa), analisis isi (berkata apa), analisis khalayak (kepada siapa), analisis media (melalui saluran apa) dan analisis efek  (bagaimana efeknya),[8] terlihat bahwa Nimmo memasukkan hubungan pers dengan pemerintah sebagai hubungan antara wartawan dengan pejabat pemerintah yang keduanya digolongkan sebagai komunikator politik. Ilmuwan lain yang tegas menunjuk hubungan media massa dengan pemerintah sebagai bagian penting dari studi komunikasi politik ialah Rivers (1980) dan kawan-kawan. Mereka menyebutkan empat bidang penelitian komunikasi politik yang penting. Pertama, pengaruh pemerintah terhadap media, yakni studi tentang peraturan, hokum, pengendalian ekonomi, aturan-aturan pengumpulan berita dan penyensoran. Kedua, system informasi pemerintahan yang meliputi saluran informasi formal maupun informal mengenai personel pemerintahan. Ketiga, adalah dampak media terhadap pemerintah seperti penggunaan media oleh para pejabat, dan dampak pemberitaan terhadap perilaku pejabat. Keempat, terpusat pada media, kelembagaan, isi berita, dan aspek-aspek lain yang dipelajari melalui ananlsis isi.[9]

Harus kita ingat bahwa komunikasi politik, dapat disebut sebagai himpunan kajian-kajian yang sudah lama ada, yaitu retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, dan pendapat umum. Semua itu saat ini menjadi cakupan komunikasi politik dan public relations politik.

 

 

 

 

 

 

 


[1] Mahasiswa Pascasarjana UIN Bandung, Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam 2011-2013

[2] Anwar Arifin, “Komunikasi Politik” Balai Pustaka, Jakarta cet. 1 tahun 2003. hal 1-2

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Anwar Arifin, “Komunikasi Politik” Balai Pustaka, Jakarta cet. 1 tahun 2003. hal 4

[6] Ibid h. 5

[7] Anwar Arifin, “Komunikasi Politik” Balai Pustaka, Jakarta cet. 1 tahun 2003. hal 7

[8] Ibid

[9] Ibid h. 10-11

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s